Pendapat Hukum Dosen UNIBA

11 April 2007 , by Administrator

Pernyataan Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS) yang mengaku dilindungi UU terkait tindakannya melarang wartawan meliput sebuah acara, merupakan anggapan yang salah kaprah menurut hukum. Pasalnya, anggapan tadi hanya berlaku ketika menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD. Di luar kapasitas itu, jika melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum, maka yang bersangkutan tetap berhadapan dengan proses hukum.

Demikian dijelaskan praktisi hukum yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (Uniba) M Muhdar SH MHum kepada Kaltim Post, kemarin. "Dalam menjalankan tugas sebagai anggoata DPRD, seperti mengkritik kebijakan dan melakukan fungsi kontrolnya, memang dilindungi UU. Tapi di luar batas itu, seorang wakil rakyat tidak kebal hukum," terang Muhdar.

Menurut Muhdar, mengacu pada UU No 23 Tahun 2002 Pasal 709, tertulis hak dan kewajiban DPRD Kabupaten/Kota memiliki hak imunitas, yaitu hak kekebalan terhadap hukum dan tidak bisa dituntut dalam pengadilan, manakala bersilang pendapat dalam rapat-rapat dengan pemerintah daerah dan rapat-rapat lainnya, seperti tercantum juga dalam UU tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) Nomor 22 Tahun 2003 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan MPR, DPD, dan DPRD.

"Di luar silang pendapat dengan pemerintah daerah dan rapat-rapat lainnya, DPRD tidak kebal hukum," tegasnya.

Ditanya mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan ABS atas UU Pers, Muhdar mengaku belum mempelajari kasus ini secara khusus. "Saya akan pelajari dulu kasus ini," katanya.

Seperti diberitakan harian ini kemarin, ABS melanggar UU Pers No 40 Tahun 1999 atas sikapnya melarang wartawan dalam memperoleh informasi, saat jumpa pers yang di gelar di gedung dewan, Selasa (3/40) lalu.

Pada pasal 4 disebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, kemudian untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Atas sikapnya itu, sesuai UU Pers, ABS bisa terkena sanksi penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.